Cek Kepatuhan UU PDP

Enam belas pertanyaan ya/tidak yang memetakan kesiapan organisasi Anda terhadap UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: tata kelola, hak subjek data, keamanan, dan pihak ketiga. Hasil dan rekomendasi langkah berikutnya tampil seketika.

  • 16 pertanyaan
  • ± 8 menit
  1. 1Data
  2. 2
  3. 3
Sebelum mulai

Sebelum mulai

Empat isian singkat agar hasil bisa kami kirimkan dan tindak lanjuti bila Anda menghendaki.

Ringkasan hasil dikirim ke alamat ini.

Dengan melanjutkan, Anda setuju data ini dipakai untuk mengirim hasil dan tindak lanjut sesuai Kebijakan Privasi.

16 pertanyaan · ± 8 menit

Yang dinilai kuesioner ini

Pertanyaan dikelompokkan per area. Buka setiap area untuk melihat pertanyaannya sebelum Anda mulai.

Cara skor dibaca

Skor adalah persentase jawaban ya dari seluruh pertanyaan, lalu dipetakan ke salah satu dari tiga level berikut.

0–39%

Berisiko Tinggi

Fondasi kepatuhan UU PDP belum terbentuk. Prioritaskan penunjukan PIC PDP, pemetaan dasar pemrosesan, dan penyusunan RoPA sebelum menyentuh area lain.

40–74%

Dalam Proses Kepatuhan

Sebagian besar elemen sudah ada, tetapi celah yang tersisa membawa risiko sanksi administratif. Fokus pada area dengan skor terendah dan lengkapi bukti penerapannya.

75–100%

Siap Kepatuhan

Organisasi Anda mendekati kepatuhan penuh. Langkah berikutnya adalah audit internal kepatuhan data pribadi dan verifikasi bukti penerapan oleh pihak independen.

Tata kelola dan dasar hukum4 pertanyaan
  1. Apakah dasar pemrosesan (persetujuan, kontrak, kewajiban hukum, kepentingan sah, dll) diidentifikasi untuk setiap aktivitas pemrosesan data pribadi?
  2. Apakah organisasi menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi perlindungan data pribadi (PIC PDP) sesuai kriteria yang berlaku?
  3. Apakah kebijakan atau notifikasi privasi tertulis, dipublikasikan, dan menjelaskan tujuan pemrosesan data pribadi?
  4. Apakah daftar aktivitas pemrosesan data pribadi (jenis data, tujuan, penyimpanan, siapa yang mengakses) didokumentasikan dan mutakhir?
Hak subjek data4 pertanyaan
  1. Apakah persetujuan pemrosesan data diminta secara eksplisit, spesifik, dan dapat ditarik kembali kapan saja tanpa syarat yang menyulitkan?
  2. Apakah ada prosedur menangani permintaan subjek data (akses, koreksi, penghapusan) dengan tenggat waktu yang jelas?
  3. Apakah subjek data diberi notifikasi pemrosesan data yang jelas saat data dikumpulkan, bukan tersembunyi di syarat & ketentuan yang panjang?
  4. Apakah tersedia kanal pengaduan bagi subjek data terkait pemrosesan data pribadinya, dengan proses tindak lanjut?
Keamanan dan insiden4 pertanyaan
  1. Apakah langkah teknis dan organisasional (enkripsi, kontrol akses, pseudonymisasi) diterapkan sesuai risiko data yang diproses?
  2. Apakah penilaian dampak perlindungan data (DPIA) dilakukan untuk pemrosesan berisiko tinggi (data spesifik, pemrofilan skala besar, dll)?
  3. Apakah rencana tanggap insiden kebocoran data pribadi tersedia, termasuk kewajiban notifikasi ke otoritas dan subjek data dalam 3x24 jam?
  4. Apakah kebijakan retensi dan penghapusan data pribadi setelah tujuan pemrosesan tercapai diterapkan dan diaudit?
Pihak ketiga dan transfer data4 pertanyaan
  1. Apakah perjanjian tertulis dengan vendor atau pemroses yang mengakses data pribadi memuat kewajiban perlindungan data?
  2. Apakah due diligence keamanan dan kepatuhan dilakukan terhadap vendor sebelum data pribadi dibagikan?
  3. Apakah transfer data pribadi ke luar negeri memenuhi syarat yang berlaku (negara tujuan setara, kontrak, atau persetujuan subjek data)?
  4. Apakah karyawan yang menangani data pribadi mendapat pelatihan kesadaran perlindungan data secara berkala?

Pertanyaan yang sering diajukan

Sejak kapan UU PDP berlaku penuh di Indonesia?

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi disahkan Oktober 2022 dengan masa transisi kepatuhan dua tahun bagi pengendali data yang sudah beroperasi, dan penegakan berjalan sejak masa transisi tersebut berakhir.

Apakah UU PDP berlaku bagi perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia?

Ya. UU PDP berlaku juga bagi setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional di luar wilayah hukum Indonesia yang memproses data pribadi warga negara Indonesia dan menimbulkan akibat hukum di Indonesia.

Apa sanksi bila organisasi tidak patuh terhadap UU PDP?

Sanksi administratif seperti peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif, serta sanksi pidana bagi individu penanggung jawab pada pelanggaran tertentu.

Apa beda pengendali data dan pemroses data?

Pengendali data menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Pemroses data memproses data pribadi atas nama dan sesuai instruksi pengendali. Keduanya memiliki kewajiban yang berbeda di bawah UU PDP.

Siapa yang sebaiknya mengisi kuesioner ini?

PIC PDP atau DPO, legal atau compliance officer, atau kepala TI yang memahami alur pemrosesan data pribadi di organisasi.

Diskusikan kepatuhan UU PDP dengan konsultan kami

Kami membantu dari gap analysis, penyusunan RoPA dan DPIA, hingga pendampingan penunjukan PIC PDP.