ChecklistsGratis

Checklist Kepatuhan UU PDP

Daftar periksa kepatuhan terhadap UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ringkasnya

UU No. 27 Tahun 2022 mewajibkan setiap pengendali dan prosesor data pribadi di Indonesia memenuhi kewajiban seperti dasar pemrosesan yang sah, pemenuhan hak subjek data, pencatatan kegiatan pemrosesan, dan notifikasi kebocoran dalam 3×24 jam. Checklist ini menerjemahkan kewajiban itu menjadi pertanyaan yang bisa dijawab dan dibuktikan.

Format
XLSX · DOCX
Ukuran
16 KB
Biaya
Gratis

Data Anda kami kelola sesuai UU Pelindungan Data Pribadi. Kami hanya mengirim dokumen yang Anda minta dan sesekali wawasan GRC yang relevan — tidak ada spam.

Untuk Apa Dokumen Ini

Banyak organisasi menyamakan kepatuhan UU PDP dengan memasang kebijakan privasi di situs web. Kewajiban yang sebenarnya jauh lebih luas: mengetahui data pribadi apa yang dipegang dan atas dasar apa, mampu memenuhi permintaan subjek data dalam tenggat, dan mampu menotifikasi kebocoran dalam 3×24 jam — yang mustahil dilakukan bila pencatatannya tidak pernah disiapkan.

Checklist ini menyusun kewajiban itu sebagai daftar periksa yang bisa dijalankan tim internal tanpa latar belakang hukum. Setiap baris menyebutkan kewajibannya, bukti apa yang menunjukkan kewajiban itu terpenuhi, dan siapa yang biasanya bertanggung jawab. Yang berstatus belum terpenuhi otomatis menjadi daftar pekerjaan.

Paling Berguna Bagi

  • Organisasi yang memproses data pribadi pelanggan atau karyawan dalam jumlah besar
  • Tim hukum dan TI yang perlu bahasa bersama untuk memetakan kewajiban UU PDP
  • Perusahaan yang ditanya klien atau mitra soal kesiapan UU PDP saat due diligence

Isi Dokumen

01

Dasar pemrosesan

Pemetaan setiap kegiatan pemrosesan ke dasar hukumnya, termasuk pengelolaan persetujuan bila persetujuan yang dipakai.

02

Hak subjek data

Kesiapan memenuhi hak akses, koreksi, penghapusan, penarikan persetujuan, dan keberatan, beserta tenggat responsnya.

03

Pencatatan pemrosesan

Kelengkapan catatan kegiatan pemrosesan sebagaimana diwajibkan bagi pengendali data pribadi.

04

Penilaian dampak

Pemicu wajib DPIA dan kelengkapan dokumentasinya untuk pemrosesan berisiko tinggi.

05

Notifikasi kebocoran

Kesiapan prosedur 3×24 jam: siapa memutuskan, apa yang dilaporkan, dan kepada siapa.

06

Transfer & prosesor

Pengaturan transfer data ke luar wilayah Indonesia dan perjanjian dengan prosesor pihak ketiga.

Standar & Regulasi yang Dibantu Dipenuhi

Standar / RegulasiKlausul / PasalYang dipenuhi dokumen ini
UU 27/2022 (UU PDP)Kewajiban pengendaliDasar pemrosesan, pemenuhan hak subjek data, dan pencatatan kegiatan pemrosesan.
UU 27/2022 (UU PDP)Notifikasi kegagalan pelindunganKewajiban memberitahukan kegagalan pelindungan data pribadi dalam 3×24 jam.
ISO/IEC 27701PIMSKontrol privasi yang memperluas ISO 27001 dan sebagian besar beririsan dengan kewajiban UU PDP.

Dokumen ini membantu memenuhi persyaratan di atas, tetapi tidak dengan sendirinya membuat organisasi patuh. Kepatuhan dinilai dari praktik yang berjalan, bukan dari dokumen yang dimiliki.

Pertanyaan Seputar Dokumen Ini

Apakah semua organisasi wajib menunjuk DPO?

Tidak semua. UU PDP mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data pribadi dalam kondisi tertentu — antara lain ketika pemrosesan dilakukan untuk kepentingan pelayanan publik, ketika inti kegiatan menuntut pemantauan data pribadi secara teratur dan sistematis dalam skala besar, atau ketika memproses data pribadi spesifik dalam skala besar. Checklist ini memuat pertanyaan penyaringnya.

Apa hubungan UU PDP dengan ISO 27001?

ISO 27001 mengamankan informasi; UU PDP mengatur pemrosesan data pribadi. Keduanya beririsan pada kontrol akses, manajemen insiden, dan pengelolaan vendor — sehingga organisasi yang menjalankan keduanya sekaligus menghemat pekerjaan besar. ISO 27701 adalah jembatan formalnya.

Apakah checklist ini nasihat hukum?

Bukan. Ini alat bantu operasional untuk memetakan kesiapan. Interpretasi hukum atas kasus spesifik organisasi Anda tetap perlu ditinjau penasihat hukum, terutama untuk pemrosesan berisiko tinggi dan transfer lintas negara.

Bacaan Terkait

Latar yang membantu Anda mengisi dokumen ini dengan benar, bukan sekadar mengisinya.

Butuh pendampingan, bukan hanya template?

Template mempercepat penyusunan dokumen. Yang menentukan lulus tidaknya audit adalah apakah isinya benar-benar mencerminkan cara organisasi Anda bekerja — dan itulah yang kami dampingi.